FS.Padang(SUMBAR)- Politisi Partai Demokrat yang baru saja purnatugas di DPRD Sumbar, HM Nurnas kecewa dengan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Sumbar terkait rendahnya realisasi belanja APBD per Oktober 2024 ini.
Berdasarkan data Dashboard Pembangunan Bappeda Sumbar, realisasi belanja OPD baru mencapai Rp3,85 triliun dari total pagu Rp6,81 triliun, atau sekitar 56,59%. Angka ini masih jauh di bawah target Rp4,21 triliun (61,81%) yang seharusnya dicapai pada periode ini.
Menurut Nurnas, rendahnya serapan anggaran APBD tersebut memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
"Rakyat Sumbar rugi besar dengan lambannya serapan belanja Pemprov Sumbar ini. Kami di DPRD periode 2019-2024 sudah mengingatkan melalui rapat-rapat komisi terkait, terutama di Dinas Perkimtan dan Disbuntanhor yang memiliki anggaran besar dan program unggulan, tapi serapannya sangat rendah," tegasnya.
Nurnas juga menyoroti lambatnya pembahasan APBD Perubahan. Meski sudah disegerakan pembahasannya sebelum akhir masa jabatan DPRD periode lalu, namun hasil evaluasi baru diterima DPRD Sumbar dari TAPD pada 20 September 2024.
"Jika OPD tetap bekerja lambat seperti ini, saya khawatir serapan anggaran di akhir tahun akan rendah, dan yang dirugikan tentu masyarakat Sumbar. Ini tidak boleh dibiarkan," tandas politisi yang dikenal vokal ini.
Menurutnya, gubernur hingga sekdaprov harus turun tangan langsung melakukan evaluasi dan pengawasan harian terhadap OPD yang lamban. Bahkan, kalau OPD tersebut seperti itu kinerjanya setiap tahun, maka sudah selayaknya diganti.
"Menjelang akhir 2024, diharapkan adanya peningkatan pengawasan serta efisiensi kerja OPD guna mempercepat serapan anggaran. Dengan perbaikan dalam realisasi keuangan dan fisik, Pemprov Sumbar diharapkan dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara lebih optimal," ingat Nurnas yang pernah menjabat Ketua LPJKD Sumbar.
Berdasarkan informasi di Dashboard Pembangunan Sumbar per 7 Oktober 2024, realisasi APBD Sumbar 2024 masih belum mencapai target optimal.
Realisasi belanja OPD baru mencapai Rp3,85 triliun dari total pagu Rp6,81 triliun, atau sekitar 56,59%. Angka ini masih jauh di bawah target Rp4,21 triliun (61,81%) yang seharusnya dicapai pada periode ini.
Selain belanja daerah, pendapatan Pemprov Sumbar juga menunjukkan realisasi kurang memuaskan. Dari target Rp6,58 triliun, realisasi baru mencapai Rp4,74 triliun atau 72%.
Beberapa OPD tercatat memiliki serapan anggaran yang sangat rendah. Lima OPD dengan realisasi belanja terendah adalah Dinas Pertanian dan Hortikultura (Disbuntanhor) dengan 29,96%, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) 37,05%, Biro Perekonomian 38,84%, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 40,02%, serta Biro Hukum 43,52%.
Tak hanya realisasi keuangan, kinerja fisik dari beberapa OPD juga memerlukan perhatian serius. Lima OPD dengan realisasi fisik terendah meliputi Disperkimtan dengan 26,22%, Disbuntanhor 26,62%, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 48,82%, Sekretariat DPRD 50,42%, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 50,95%.
"Realisasi APBD yang optimal sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan daerah dapat berjalan lancar serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumbar. Tentu saja itu bisa dilakukan oleh pimpinan OPD yang benar-benar mumpuni yang kinerjanya dievaluasi ketat dan berkala," tegas Nurnas.(*)
SEMOGA BERMANFAAT!
No comments:
Post a Comment