Nasib Tenaga Teknis Honorer 2025, Ketua DPRD Sumbar Carikan Solusi

                                                05 November 2024

FS.Padang(SUMBAR)- Perwakilan tenaga teknis honorer di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) audiensi dengan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, di gedung DPRD Sumbar, Selasa (5/11). Dalam pertemuan ini, mereka menyampaikan aspirasi agar formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini dapat mengakomodasi mereka.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menekankan bahwa fokus utama bukan hanya pada penambahan formasi, melainkan pada kepastian status kerja tenaga teknis untuk 2025. “Formasi mungkin tidak bisa ditambah, tetapi nasib tenaga teknis di lingkungan Pemprov Sumbar harus dijamin, meski dalam status PPPK paruh waktu,” tegas Muhidi.

Pernyataan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengamanatkan bahwa mulai 2025, pegawai pemerintah hanya terdiri dari ASN dan PPPK. “Yang penting sekarang adalah memastikan status tenaga teknis sebagai PPPK, apakah itu paruh waktu atau penuh waktu,” lanjut Muhidi.

Untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer, DPRD Sumbar bersama Asisten III dan BKD telah berkonsultasi dengan Kemenpan RB, meski solusi strategisnya masih dalam proses bersama Komisi II DPD RI.

Dari pertemuan ini, ada 10 poin penting, salah satunya Komisi II DPD RI meminta Kemenpan RB melakukan pendataan ASN dan memperjelas status tenaga honorer menjadi PPPK. “Mengingat keterbatasan APBD, formasi yang tersedia saat ini hanya sekitar 1.200 posisi, sementara jumlah tenaga honorer mencapai lebih dari 4.000 orang. Targetnya pada 2028, semua tenaga honorer akan menjadi ASN,” ujar Muhidi.

Sementara itu, salah satu tenaga teknis yang terdata di BKD, Herlina, menyampaikan kekhawatirannya.

Ia menyebutkan, Pemprov Sumbar hanya membuka penerimaan PPPK untuk guru, tanpa ada formasi untuk tenaga teknis. “Kami bingung harus bagaimana, padahal pada 2025 nanti, pegawai pemerintah hanya boleh ASN dan PPPK. Arahan BKN mewajibkan tenaga non-ASN mendaftar PPPK 2024, tapi formasinya belum ada,” kata Herlina “Sudah November, formasi belum juga dibuka. Bagaimana nasib kami ke depannya?” ujar Herlina penuh harap