Pengerjaan Proyek Pustu di Sarolangun Terindikasi Adanya penyelewengan

FS.Sarolangun(JAMBI)-  Pengerjaan Puskemas pembantu (Pustu) di Sarolangun diduga tidak sesuai spesifikasi dan terindikasi adanya penyelewengan.

Salah satu tokoh pemuda Kabupaten Sarolangun, Rahmat hidayat, menyampaikan ke awak media, ia mengatakan, rehab berat Pustu di daerahnya tidak transparansi dan berkesan tertutup.

"Seharusnya proyek yang di danai oleh APBN atau APBD ada papan nama proyek terpampang akan tetapi ini terlambat dipasang" ucapnya, jumat (1/11).

Ia mengatakan, bahkan proyek rehab berat puskesmas pembantu (Pustu) sudah berjalan, tetapi papan nama proyek terlambat dalam pemasangan.

"Proyek rehab berat didanai dari  dana alokasi khusus (DAK), seharusnya ada papan nama proyek  terpasang dari dimulai terlaksananya pengerjaan, dan anehnya papan nama tersebut terpasang sudah dimulainya pengerjaan," ungkapnya.

"Kalau pemasangan papan nama proyek terlambat dalam pemasangan, ini patut diduga ada hal janggal di proyek tersebut yang menjurus ke arah KKN," imbuhnya.

Ia membeberkan, ada beberapa titik Pustu rehab berat yang saat ini lagi dikerjakan, untuk titik- titiknya saya tidak akan menyebutkannya, biarkan intansi terkait cek secara langsung kedinas terkait dan kelapangan langsung.

Menurutnya, Dinas Kesehatan Sarolangun harus transparansi, tentu jangan asal - asalan dalam pengerjaan dan jangan ada permainan yang merugikan negara.

"Kemungkinan ini terjadi di semua rehab berat  puskesmas pembantu (Pustu),  dan juga disinyalir  ini terjadi diseluruh pengerjaan proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun tidak terpampang papan nama proyek dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai, kenapa saya bisa bilang seperti itu, karena saya melihat dari sumber dana ini didanai dari dana alokasi khusus  (DAK) jadi tidak mungkin proyek ini bukan hanya satu saja," jelasnya.

Tambahnya, dana yang di alokasi dari dana alokasi khusus, dana tersebut cukup besar untuk rehab berat, akan tetapi pengerjaan dilapangan tidak sesuai apa yang sudah direncanakan.

"Ia menginginkan, DPRD Sarolangun atau komisi - komisi terkait, BPK RI perwakilan Jambi, dan BPK RI, bahkan KPK RI bisa turun langsung kelapangan untuk bisa mengawasi dan mengaudit hal ini," tutupnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun, bambang hermanto saat konfirmasi via WhatsApp perihal pengerjaan proyek Pustu tersebut, ia belum memberikan tanggapan sehingga berita ini di terbitkan. (Skr)