Kepala Bappeda Sumbar Tepis Tudingan Pembangunan Mandeg dengan Sederet Data Capaian Keberhasilan

                                                        29 Maret 2025

FS.Padang(SUMBAR) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Medi Iswandi menepis isu yang menyebut pembangunan Sumbar mandeg (tidak bergerak) dalam 15 tahun terakhir.

Menurutnya, tudingan itu keliru dan tidak berdasarkan fakta dan data yang terukur. Sebab dasar pikirnya tidak jelas, besar kemungkinan hanya berdasarkan asumsi pribadi.

"Kita sangat menyayangkan adanya anggapan yang menyatakan pembangunan di Sumbar mandeg. Menurut saya, tudingan itu tak berdasar dan minim referensi,"ucap Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi di Padang, Sabtu (29/3/2025).

Medi menegaskan, berdasarkan data BPS Tahun 2024, Sumbar mengalami banyak kemajuan signifikan. Terutama dalam lima tahun terakhir, sejak dipimpin oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah.

Beberapa contoh aspek yang mengalami kemajuan signifikan itu seperti, Indek Daya Saing Daerah, Indek Perencanaan Pembangunan Daerah serta Indeks ketahanan daerah.

Selain itu tingkat kemiskinan, gini ratio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah di Sumbar juga terus membaik dan bahkan berkat keberhasilan itu, Provinsi Sumbar mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat melalui berbagai penghargaan.

"Dibawah kepemimpinan Buya Mahyeldi, kemajuan Sumbar cukup signifikan. Itu bukan kata saya, tapi itu menurut data BPS, bahkan berkat keberhasilan itu daerah kita mendapat banyak penghargaan dari Pemerintah Pusat,"tegas Medi.

Ia pun kemudian mengurai, sejumlah indikator pembangunan yang mendapat pengakuan nasional tersebut. Pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar yang berada di angka 76,43 itu merupakan angka tertinggi ke 2 (dua) dari 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera atau tertinggi ke 6 (enam) dari 38 (tiga delapan) provinsi di Indonesia.

Lalu Indek Daya Saing Daerah, Sumbar berhasil mencatatkan angka sebesar 3,70. Itu merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera bersama dengan Sumatera Utara dan juga merupakan yang tertinggi secara Nasional di luar Pulau Jawa dan Bali.

"Indeks ketahanan daerah kita di Sumbar juga bagus, yakni 0,5. Itu menandakan adanya stabilitas ekonomi dan sosial," ujar Medi. 

Kemudian yang kedua pada aspek kesejahteraan umum, tingkat kemiskinan di Sumbar pada Tahun 2024 tercatat sebesar 5,42%. Persentase itu, merupakan yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Gini Ratio arau angka ketimpangan ekonomi pun tergolong rendah yakni 0,287, nilai tukar petani juga terus membaik.

Sedangkan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas perencanaan pembangunan di sebuah daerah, itu dapat dilihat dari capaian Indeks Perencanaan Pembangunannya. Sumbar berhasil meraih nilai 94,59 dan menjadi provinsi nomor 2 terbaik secara nasional.

"Berdasarkan hasil penilaian dari Bappenas pada tahun 2024, kita  juga berhasil menjadi provinsi nomor 2 terbaik dalam perencanaan pembangunan secara nasional. Sumbar hanya sedikit di bawah Jawa Barat yang berada diperingkat pertama,"terangnya.

Selanjutnya dari aspek pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat mencapai 76,43, menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Sumbar pun berada di atas nasional.

Jika kita lihat dari segi raihan penghargaan tingkat nasional pun, Sumbar berhasil mencatatkan kenaikan yang signifikan. Pada Tahun 2022, Sumbar hanya menerima 28 penghargaan, sedangkan pada Tahun 2024 jumlahnya meningkat signifikan menjadi 41 penghargaan.

"Semua itu merupakan bentuk pengakuan keberhasilan dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Sumbar. Jadi sangat mengherankan, jika masih ada yang menilai, pembangunan di Sumbar mandeg,"ucap Medi Iswandi.

Medi kemudian mengajak semua pihak untuk bisa memahami bahwa keberhasilan pembangunan itu tidak bisa hanya dilihat dari aspek fisik semata, tapi juga ada aspek lainnya yang tidak kalah penting seperti pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Ekonomi.

Ia juga memastikan, pihaknya sangat terbuka dengan saran masukan dari seluruh pihak. Namun ia berharap, itu semua mesti didasari oleh data dan fakta yang terukur, bukan asumsi.

"Pemerintah Provinsi tidak anti kritik, berikanlah kami saran dan masukan yang konstruktif berdasarkan data dan fakta, jangan asumsi karena potensi biasnya akan tinggi. Mari kita saling bergandengan tangan untuk gerak cepat Sumbar kedepan," pungkasnya. (adpsb/bud)