FS.Padang(SUMBAR) - Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkomitmen melakukan penataan kota secara menyeluruh melalui program unggulan "Padang Rancak". Komitmen ini diwujudkan dengan langkah-langkah konkret dalam pengendalian banjir, penataan sarana dan prasarana, hingga pengurangan kemacetan.
Hal ini diungkapkan saat coffee morning di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang bersama stakeholder terkait, Rabu (16/4/2025).
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur di Kota Padang.
Dalam pertemuan itu, Maigus menyebutkan bahwa salah satu persoalan krusial yang harus ditangani secara serius adalah banjir. Ia mengatakan, normalisasi Batang Kandis telah menunjukkan dampak positif dalam pengendalian banjir. Namun, masih banyak sungai lain yang perlu pembenahan serupa untuk memberikan manfaat yang merata.
“Kita punya banyak pekerjaan rumah dalam membenahi sejumlah aliran sungai. Masyarakat juga menaruh harapan besar, terutama di kawasan Maransi, Gunung Pangilun, Belanti, hingga dari Jalan Jhoni Anwar sampai ke Jati dan Tarandam,” ujarnya.
Maigus juga menggarisbawahi perlunya pembenahan infrastruktur jalan, tidak hanya jalan kota, tetapi juga jalan provinsi dan nasional. Hal ini termasuk saluran drainase seperti di Jalan Bypass.
Dalam kerangka program unggulan Pemko Padang, yakni Padang Rancak, ia berharap kawasan dari batas kota hingga Teluk Bayur tertata dengan rapi.
"Penataan tersebut mencakup perbaikan drainase, pembangunan taman kota, serta penyediaan trotoar,"sebutnya.
Terkait kemacetan, Pemko Padang berharap adanya pembangunan flyover. Seperti kawasan yang sering terjadi macet di antaranya adalah kawasan Pasar Alai, Simpang Lubuk Begalung, Bandar Buat, dan Simpang Durian Tarung.
"Kemacetan di kawasan tersebut perlu ditangani, agar aktivitas masyarakat tidak terganggu," katanya.
Ditemui terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, menyatakan bahwa penanganan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Ia menyebut pentingnya koordinasi dan komunikasi lintas instansi demi efektivitas program pembangunan.
"Untuk tahun ini Pemko Padang diminta untuk mendukung pembangunan flyover Sitinjau Lauik, peran kita bertanggungjawab atas pembebasan lahannya, dan kita mendapat bantuan DAK sebesar Rp15 miliar pembangunan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT). Kemudian melanjutkan normalisasi Sungai Batang Kandis, itu beberapa kegiatan di samping kegiatan lain seperti operasional, pemeliharaan jalan dan sungai," Sebut Tri.
Ia menyebutkan bahwa Kota Padang telah mempunyai IPLT yang berada di Siteba, namun masih sistem konvensional dan akan dilakukan dengan sistem terpadu sehingga nantinya menghasilkan kompos sebagai bentuk pengelolaan sanitasi yang aman.
Dijelaskan, Kepala BWS V Sumatera, Naryo Widodo, menyampaikan terkait genangan air di beberapa titik di Kota Padang, bahwa penyebab utama adalah tersumbatnya saluran drainase akibat bangunan yang melanggar, seperti teras masjid yang mengambil badan jalan drainase.
“Di kawasan Jondul Rawang, kami temukan banyak bangunan yang menghambat aliran air. Ini jadi perhatian kami bersama agar tak terjadi banjir saat hujan deras,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Jalan Nasional Sumatra Barat, Thabrani, menyampaikan bahwa salah satu kegiatan yang dilakukan tahun ini adalah pembangunan flyover Sitinjau Lauik. Ia mengharapkan dukungan penuh dari Pemko Padang, terutama dalam hal pembebasan lahan.
"Kegiatan lainnya seperti merehabilitasi jembatan Duku dan membangun jembatan Air Gadang di Teluk Bayur, serta melakukan pemeliharaan jalan nasional di wilayah Kota Padang. Kami juga meminta agar Pemko membuka akses ke Terminal Anak Air, mengingat lokasinya dekat dengan jalan tol Padang–Sicincin," ungkapnya.
Lebih lanjut, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Maria Doeni Isa, mengatakan bahwa tahun ini pihaknya melaksanakan pembangunan Refuse-Derived Fuel (RDF) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin, Kecamatan Koto Tangah. Fasilitas ini dirancang untuk mengolah 200 ton sampah per hari menjadi bahan bakar pengganti batu bara bagi PT Semen Padang.
"Kemudian revitalisasi IPLT guna menciptakan sanitasi yang lebih aman dan berkelanjutan. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat," ungkapnya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat, Rifda Suriani, turut menyampaikan kesiapan pihaknya dalam mendukung penuh pembangunan infrastruktur di Kota Padang.
“Kami siap berkoordinasi, termasuk untuk pembenahan kawasan Maransi dan pelebaran drainase di sepanjang Jalan Bypass,” tegas Rifda. (Mizwa/Taufik)
SEMOGA BERMANFAAT!
No comments:
Post a Comment