Wabup Pessel Risnaldi Ibrahim Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah XXIX

                                                          25 April 2025

FS.Pessel(SUMBAR) - Wakil Bupati Pesisir Selatan, Dr Risnaldi Ibrahim, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXIX tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yang digelar di halaman Kantor Bupati, Painan, Jumat (25/4/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, Risnaldi membacakan sambutan resmi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun masa depan Indonesia.

Upacara peringatan kali ini digelar tanpa kehadiran Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni, SH, MH, Sekda Mawardi Roska, serta Kepala Bappelitbang Adi Susilo, karena tengah menjalankan agenda penting di Jakarta. Kendati demikian, kegiatan tetap berlangsung khidmat dan penuh semangat.

Turut hadir dalam upacara ini, Anggota DPRD Dapil I Gusmen, unsur Forkopimda seperti Kajari, Dandim, dan Kapolres Pesisir Selatan, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Pesisir Selatan, serta ASN di lingkup Pemkab Pessel.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri melalui Wabup Risnaldi, menyampaikan apresiasi terhadap semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah. 

“Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai elemen bangsa merupakan pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” bunyi sambutan Mendagri.

Peringatan tahun ini mengusung tema: 

“Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, yang disebut Mendagri sebagai refleksi pentingnya hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah demi menyongsong masa depan yang maju dan berdaulat.

Menteri Dalam Negeri juga menekankan sejumlah agenda strategis yang menjadi prioritas nasional, di antaranya:

• Swasembada pangan melalui penguatan regulasi, anggaran, dan SDM pertanian.

• Swasembada energi demi memperkuat ketahanan nasional.

• Pengelolaan sumber daya air yang inklusif dan inovatif.

• Tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.

• Penguatan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja.

• Akses pendidikan merata dan berkualitas, termasuk gizi bagi peserta didik.

• Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata.

• Reformasi birokrasi dan penegakan hukum berbasis digitalisasi dan integritas.

Mendagri juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas daerah dalam menyukseskan otonomi. Penguatan SDM aparatur, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta reformasi kelembagaan dan digitalisasi pelayanan publik disebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat pondasi pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing.

Mengakhiri sambutannya, Menteri Dalam Negeri berharap Hari Otonomi Daerah ke-29 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan pelayanan kepada masyarakat. 

“Semoga semangat otonomi daerah senantiasa menjadi motor penggerak bagi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata,” tutupnya.